Komisi VII DPR menolak rencana Pemerintah terkait pencabutan BBM bersubsidi untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor. Penolakan ini mengemuka saat rapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM, Dirjen Migas, Kepala BPH Migas, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, serta Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina. di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Senin (7/6/2010).

            “Pengguna sepeda motor hanya sedikit lebih tinggi dari pengguna kendaraan umum, dengan resiko yang sangat tinggi. Jika subsidi untuk mereka diotak-atik, saya rasa kebijakan itu kurang berkeadilan,” Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi (Fraksi PKS)

Dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Achmad Farial (Fraksi PPP) yang juga didampingi Ketua Komisi Teuku Riefky Harsa (Fraksi PD) itu, Anggota Komisi VII lainnya, Muhammad Syafrudin meminta pemerintah untuk segera mengklarifikasi soal wacana tersebut.

"Wacana yang terus berlanjut ini harus segera diklarifikasi karena kita tahu ini sudah melukai hati rakyat," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Sutan Batoegana (Fraksi PD) juga mempertanyakan hal itu. "Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi roda dua ini wacana dari mana? BBM bersubsidi ini kan ditujukan untuk rakyat kurang mampu. Jadi tidak ada wacana ini lagi dan kami minta wacana ini harus  dicoret," ujarnya

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN, Totok Daryanto juga menolak wacana pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi sepeda motor.
"Saya sangat tidak setuju karena mayoritas pengguna sepeda motor adalah masyarakat menengah ke bawah," ungkap Totok.

Pendapat senada juga dikemukakan Wakil Ketua Komisi Effendi Simbolon (Fraksi PDI-Perjuangan). “Kami tidak nyaman dengan adanya keterangan pemerintah yang mengatakan ini akibat dari realitas penggunaan BBM bersubsidi yang terus meningkat. Itu suatu kebohongan publik. Wacanapun tidak kami inginkan,” tegasnya

Effendi menjelaskan, jika melihat pada indikator pembahasan APBN P 2010, pertamina menyampaikan data bahwa berdasarkan realita pemakaian tahun lalu, konsumsi BBM bersubsidi itu menjadi sekitar 40juta Kiloliter (KL).

“Tapi pemerintah bersikukuh pada angka 36,5 juta KL yang di subsidi. Bukan prediksi lagi, tapi ini fakta, peningkatan dari 2008-2010, harusnya peningkatan itu sudah diantisipasi dengan meningkatkan persentase dari jumlah Kiloliter yang disubsidi,” terangnya

“Karenanya terjadi sesuatu keadaan, yang mau tidak mau Pemerintah hanya mensiasati dengan melakukan kebijakan pembatasan. Nah ini yang Komisi VII sangat tidak ada justifikasinya, di pembahasan APBN tidak ada pembahasannya,” tambahnya

Tidak Tepat

Sementara itu, Anggota Komisi VII Bobby Adhityo Rizaldi (Fraksi PG) juga menilai Rencana pemerintah untuk melarang BBM bersubsidi bagi sepeda motor adalah kebijakan yang tidak tepat.

Ia menyadari, disatu sisi, penggunaaan BBM bersubsidi sangat sulit dikontrol, namun bila keputusan ini diambil hanya berdasarkan hasil pembicaraan dan kesepakatan anata Pemerintah, Dirjen Migas bersama Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), maka harus dipertanyakan.

Menurutnya AISI merupakan produsen sepeda motor yang notebene-nya konglomerat, bukan pengguna, sehingga tidak relevan dijadikan bahan rujukan. “Harusnya pemerintah mempertimbangkan Pemakai motor yang kebanyakan masyarakat menengah kebawah. Ini jelas akan membuat keadaan sosial ekonomi negatif, karna ada 40 juta pengguna motor,” tukasnya

 “Jelas pemerintah tidak peka kepada masyarakat kelas menengah kebawah dan cenderung bodoh bila kebijakan ini tetap dilaksanakan,” tambahnya

Karena itu, Bobby mendukung BP Hilir Migas yang berencana menggunakan smart card guna mengawasi penggunaan BBM bersubsidi. (sw)